BEDAHKASUS.ID, Pesisir Barat – akarta, Rabu 30 November 2022
Dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH. didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Barat Sri Agustini, SKM., M.Kes menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan ASN untuk tahun 2023 di Lingkungan Instansi Pemerintahan bertempat di Jakarta sore hari ini.
Turut hadir pada rakor tersebut diatas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, para PPT Madya dan Pratama Kementerian PANRB, serta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian, Lembaga, dan Beberapa Kepala atau Perwakilan dari beberapa Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyampaikan bahwa arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN. Hal tersebut sesuai dengan mandat negara bahwa pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas. Beliau juga mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendata kebutuhan ASN di tahun 2023 yang mendesak untuk dipenuhi.
“Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya,” ujarnya
Dalam sambutan Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan
“Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi,” tegasnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada tiga paket uraian kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK, antara lain:
1. Jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK.
2. Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.
3. Dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi
Pada kesempatan tanya jawab, Bupati Pesisir Barat memberikan sebuah penyataan bahwa selama ini Pemerintah Pusat terlalu banyak mengambil keputusan sepihak dalam hal pengangkatan dan gaji para pegawai honorer di daerah, dimana para guru dan tenaga kesehatan banyak yang belum sejahtera dengan pendapatan yang jauh dari harapan. Padahal menurut beliau peran mereka sangatlah penting untuk mencerdaskan peserta didik para masa depan bangsa serta para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah.
(Rikki)
Tinggalkan Balasan