Hacked By CinCauGhast

BEDAHKASUS.ID, Lampung Utara = Ketua Komite SDN 1 Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Menarik pungutan uang berkedok sumbangan orang tua/walinya.

Hal tersebut di akui oleh Ketua Komite SDN 1 Sinar Ogan bernama Erwin bahwa benar, ada sumbangan orang tua murid sebesar Rp200 ribu ,untuk merehab gedung , tapi itu bukan pungutan ,” kata Ketua Komite saat di konfirmasi, pada hari ,Minggu,27 Nov 2022 di kediamannya.

Ketua Komite juga mengakui bahwa tidak ada urusan pihak Kepala Sekolah,itu murni keputusan dari hasil musyawarah bersama dengan orang tua/wal murid,” imbuh dia.

Berbeda dengan keterangan orang tua/wali murid yang sebelumnya,menurut laporan orang tua / wali murid bahwasanya tarikan uang 200 ribu itu terkesan pemaksaan dan
kami sangat keberatan ,”urai dari puluhan orang tua dalam surat pernyataan.

Menyikapi terkait pungutan yang berkedok sumbangan M. Gunadi . Ketua Lembaga Pendidikan dan Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (DPC-LP3K-RI) Lampung Utara, angkat bicara.

Menurut Mintaria Gunadi sesuai dengan Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite.Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya di dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Lalu pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa penggalangan dana di hasilkan dan sumber daya pendidikan lainnya , secara luas penjabaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,dan tidak ada unsur tekanan paksaan.

Kemudian yang dimaksud dengan bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan di satuan pendidikan di luar dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Komite hanya diperkenankan melakukan penggalangan dana dan bukan melakukan penarikan dana atau uang di dalam satuan pendidikan atau orang tua/wali murid.Arti dalam sumbangan bersifat secara sukarela dan tidak mengikat.

Sebagaimana di sebutkan Pasal 12 huruf b, Komite Sekolah,baik perseorangan maupun kolektif dilarang,melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya,”sebut M Gunadi.

Maka dapat di simpulkan jelas M. Gunadi , atas perbuatan Komite SDN 1 Sinar Ogan tersebut di duga telah melanggar beberapa Pasal ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite.

Berbagai alasan argumentasi Ketua Komite dengan media, jelas perbuatan di maksud melampaui dari hak kewajiban Komite dan mengarah kepada unsur pidana,di sebut dengan Pungutan Liar (PUNGLI) ,” tandas M.Gunadi.(indri)

.

BEDAHKASUS.ID, Lampung Utara – Tak menepis menjadi satu impian,idaman dan harapan masyarakat di Lampung Utara, untuk dapat memperkuat sistem ekonomi ,di perlukan pembangunan infrastruktur yang secara merata ,baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dengan sendirinya.

Hal ini disampaikan Mintaria Gunadi selaku Ketua Lembaga Pendidikan & Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia DPC-LP3K-RI Lampung Utara ,” pada hari, Sabtu, 26/11/2022.

Sambung Mintaria Gunadi , pembangunan yang di harapkan masyarakat , merupakan pembangunan bidang infrastruktur jalan , baik jalan nasional,maupun jalan provinsi ataupun jalan daerah.

Dengan dukungan akses infrastruktur yang baik,di yakini perputaran ekonomi produktif masyarakat akan semakin baik.

Namun sayangnya terkadang kepentingan masyarakat membutuhkan pembangunan
acap kali dijadikan objek oleh para oknum, meraih kesempatan memperkaya diri yang menimbulkan kerugian negara khususnya kerugian bagi masyarakat sendiri,”katanya.

Mintaria Gunadi mencontohkan seperti di pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Kementerian Bina Marga PUPR BPJN Prop. Lampung, dalam dua jenis kegiatan yang
mempergunakan sumber dana APBN tahun 2022.Dengan anggaran sangat fantastis mencapai puluhan miliar.

Dua jenis kegiatan tersebut diantaranya:
Pembangunan Jembatan Way Rarem Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang HPS.
Rp. 13.875.800.000.Dikerjakan pemenang tender CV Hendra Cipta Laksana dengan tawaran terendah Rp.11.026.057.918,30.

Kemudian pekerjaan konstruksi Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Terabanggi Besar Bukit Kemuning.

HPS paket Rp14.237.689.000.00,di dalam pelaksanaan lelang di menangkan oleh CV. Abiyan Nata Karya. Berdomisili di Jl.Turi Raya Gg. Kelapa Puan. Tawaran terendah dan terkoreksi : Rp.12.450.793. 273.13. Kontraktor Pelaksana Manggung Pola Karya (MPR).

Dari dua jenis kegiatan tersebut yang kini menjadi sorotan dan perhatian publik yang sangat serius.Pasalnya pada pelaksanaan pekerjaan pada dua jenis kegiatan tersebut di duga terkontaminasi bahwa laten yang di sebut Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam tubuhnya Dirjen Bina Marga PUPR BPJN Propinsi Lampung,” beber Gunadi.

Fakta ini diperkuat atas hasil penggalian informasi dan dokumentasi pada pekerjaan di dua jenis kegiatan.Yang di dasari oleh pengakuan dan keterangan dari beberapa pihak.

Maka sangat jelas,menjadi catatan buruk Pejabat Pembuat Komitmen PPK.2.5 yang tak mampu mengawasi dan membiarkan pekerjaan-pekerjaan asal jadi.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lain akibat dari pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Selanjutnya akan berdampak pada program strategis Presiden Republik Indonesia di 9 sembilan progam nawa cita kepemimpinan Bpk Hi.Ir Joko Widodo.

Oleh sebab Mintaria Gunadi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK-RI , Polri dan Jaksa Agung RI.Untuk dapat memperhatikan dampak perbuatan – perbuatan para oknum pejabat dan pihak pengusaha/kontaktor,di dua jenis kegiatan pekerjaan yang sedang berjalan di Lampung Utara,lebih baik mencegah dari pada sudah terjadi,” tukas M.Gunadi. (indri)