BEDAHKASUS.ID, Pesisir Barat – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H, mengikuti sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023 yang diselengarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Internasional Expo.(02/03/2023)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”.
Penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2023 ialah sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah :
1. Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB dari level pusat hingga ke daerah.
2. Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023.
3. Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini semua Negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal :
Pertama, yaitu sistem peringatan dini.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.
Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.
Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi.
Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta jajarannya.(RIKKI)
