Hacked By CinCauGhast

BEDAHKASUS.ID, Lampung Tengah – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret 2025, Dewan Pers telah mengeluarkan imbauan resmi kepada institusi negara, perusahaan, dan organisasi media untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), barang, atau sumbangan dari pihak yang mengatasnamakan wartawan, organisasi pers, maupun perusahaan media.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 183/DP/K/III/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. Dewan Pers menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan serta penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum yang mengaku sebagai jurnalis atau bagian dari organisasi media.

“Pemberian THR adalah kewajiban perusahaan pers kepada wartawannya, bukan tanggung jawab pihak lain. Jika ada pihak yang mengaku sebagai wartawan dan meminta THR dengan cara memaksa, memeras, atau mengancam, segera catat identitasnya dan laporkan ke kepolisian atau Dewan Pers,” tegas Ninik Rahayu melalui keterangan tertulisnya.

Imbauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan independensi pers di Indonesia. Profesi jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang objektif dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk meminta THR atau sumbangan
Dewan Pers juga meminta agar pihak yang mengalami tekanan, pemaksaan, atau ancaman terkait permintaan THR segera mencatat identitas atau nomor telepon pihak terkait dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Masyarakat juga dapat mengadukan kasus semacam ini langsung kepada Dewan Pers melalui narahubung pengaduan di nomor 0811-8888-0528.
Selain itu, Dewan Pers menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait oknum yang melakukan pemerasan atau penipuan. Organisasi pers yang terbukti terlibat dalam praktik ini juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dewan Pers menyoroti bahwa praktik permintaan THR oleh oknum wartawan telah mencoreng citra profesi jurnalis. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Dewan Pers berkomitmen untuk menjaga marwah profesi wartawan dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers.
(Sepri Yanto)

BEDAHKASUS ID, Lampung Tengah – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M, memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas di wilayahnya.

Rakor yang digelar pada Jumat pagi (14/3/25) di aula Satpas Mapolres setempat ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Lampung Tengah menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami ingin memastikan bahwa arus mudik dan balik perayaan Hari Idul Fitri 1446 H berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.

Sejumlah poin penting dibahas dalam rakor tersebut, di antaranya strategi pengaturan lalu lintas, penempatan pos pengamanan dan pelayanan, serta kesiapan personel di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

Selain itu, dibahas pula langkah-langkah antisipasi terhadap potensi bencana alam, kejahatan jalanan, serta kesiapan layanan kesehatan bagi pemudik.

Dengan adanya rakor lintas sektoral ini, diharapkan koordinasi antar instansi semakin solid, sehingga arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Lampung Tengah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. (red)

BEDAHKASUS ID, Lampung Tengah – Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Gihon Telekomunikasi Tbk di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) diduga tidak memiliki izin resmi dari dinas terkait. Hal ini terungkap adanya setelah Konfirmasi wartawan Bedah Kasus dengan pihak operator dinas PU PBG (pengurusan perizinan ).

Menurut informasi keterangan yang diterima, PT Gihon Telekomunikasi Tbk telah mengajukan perizinan lewat sistem online,namun permohonan tersebut dikembalikan oleh operator dinas PU PBG karena masih terdapat banyak kekurangan dan persyaratan yang belum dipenuhi. “Operator dinas PU PBG menyatakan bahwa PT Gihon memang sudah mengajukan perizinan, namun permohonan tersebut dipulangkan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” terangnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari Manhara selaku perwakilan perusahaan.

Sementara itu, awak media juga melakukan konfirmasi dengan Kabid PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setempat. Kabid PTSP menanggapi dengan bijak dan menyatakan rencana untuk melakukan pertemuan kepada media Bedah Kasus.

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang beralamat di Taman Tekno Blok 2 J2 Nomor 01 BSD-City Serpong Tangerang, diduga telah melakukan pelanggaran prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hasil investigasi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan menara BTS dilakukan di dua lokasi berbeda di Lampung Tengah.

Lokasi pertama berada di Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar sedang proses pembangunan pada bulan 12 tahun 2024/2025, sedangkan lokasi yang kedua terletak di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, dibangun pada tahun 2022 lalu.
Diduga, kedua pembangunan menara tersebut belum memiliki izin resmi dari dinas terkait di Lampung Tengah.

Pelanggaran Prosedur IMB di Kampung Mataram Udik

Pelanggaran yang lebih serius terlihat pada pembangunan menara BTS di Kampung Mataram Udik. Menara tersebut diduga dibangun dan sudah beroperasi tanpa memenuhi beberapa persyaratan perizinan penting, seperti izin tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Padahal, menara BTS tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022 dan terus beroperasi hingga tahun 2025.

Desakan untuk Tindakan Tegas

Masyarakat dan pihak terkait mendesak dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perkim (Perumahan dan Pemukiman), Dinas Satu Pintu, Pol PP, dan Kominfo Lampung Tengah, untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Tindakan tegas seperti penyegelan atau pembongkaran menara BTS yang tidak memenuhi prosedur IMB dinilai perlu dilakukan untuk menegakkan aturan yang berlaku.

“Kami meminta dinas terkait untuk segera menindaklanjuti pembangunan menara BTS milik PT Gihon Telekomunikasi Tbk yang diduga tidak memenuhi prosedur IMB. Jika perlu, berikan sanksi tegas, termasuk penyegelan atau pembongkaran,” tegas seorang sumber.

Kesimpulan

Kasus pembangunan menara BTS tanpa izin ini menjadi sorotan penting dalam penegakan aturan perizinan di Lampung Tengah. Diharapkan, dinas terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan sanksi yang sesuai agar tidak menjadi preseden buruk bagi pelanggaran serupa di masa depan.

(Sepri Yanto)

BEDAHKASUS ID, Lampung Tengah – Polres Lampung Tengah kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil gratis untuk masyarakat, khususnya kepada pengendara yang melintas di depan Mapolres setempat, Kamis (13/3/25) pukul 16.30 WIB.

Dengan menggandeng para jurnalis dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Tengah, Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M dan jajaran menyerahkan langsung takjil untuk masyarakat yang sedang dalam perjalanan.

Kapolres menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam momen Ramadhan.

“Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Oleh karena itu, Polres Lampung Tengah bersama jurnalis dan PWI ingin turut andil dalam momen untuk berbagi terhadap sesama,” kata Kapolres.

AKBP Andik menyebutkan, ada 150 paket takjil yang diberikan kepada para pengguna jalan.

Dengan sasaran prioritas yakni masyarakat yang sedang dalam perjalanan jauh dan pengemudi sopir angkutan barang dan penumpang yang melintas di sekitar Polres Lampung Tengah.

Ia berharap, takjil yang dibagikan kepada masyarakat menjadi berkah dan dapat mendekatkan diri dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis dan PWI Lamteng yang telah ikut serta dalam kegiatan ini.

Ia menekankan pentingnya sinergitas, kerjasama yang solid antara Polri dan media dalam menciptakan situsasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara itu, Ketua PWI Lamteng, Gunawan syah mengapresiasi atas kegiatan ini, yang dinilai sangat positif untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara Polres Lampung Tengah dan para awak media.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga memperlihatkan kepedulian Polres Lampung Tengah terhadap sesama, sekaligus mempererat ikatan yang lebih kuat antara Polri dan media dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Usai pembagian takjil, Kapolres Lampung Tengah beserta jajaran dan insan pers PWI Lamteng mengikuti zoom meeting Berbuka Puasa POLRI Bersama Media di Command Center Mapolres setempat.

Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri melalui acara zoom meeting menyampaikan pentingnya kerjasama antara Polri dan media.

“Pentingnya penyajian berita yang obyektif dan dapat dipercaya, keberadaan media penting untuk saling kerjasama, sehingga sinergitas dapat terbangun positif dan peran aktif,” demikian pungkasnya. (Humas LT) rd