Hacked By CinCauGhast

BEDAHKASUS.ID, Pringsewu, Lampung – Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI), Elnofa Hariyadi, secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Pringsewu, khususnya Irban III, segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Podo Moro tahun 2022.

Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan penyimpangan keuangan dan hilangnya aset desa berupa tiga ekor sapi yang dibeli menggunakan dana publik, namun tidak jelas laporan dan penggunaannya.

Dugaan penyimpangan muncul setelah warga mempertanyakan penjualan tiga ekor sapi milik BUMDes yang dibeli dari dana desa untuk program peternakan. Penjualan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, namun warga tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban resmi. Ketua BUMDes mengklaim uang hasil penjualan “masih ada” namun belum digunakan, tanpa menunjukkan bukti keuangan yang sah.

Ketua LPK-GPI, Elnofa Hariyadi, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyebut bahwa kasus ini mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa.

“Kami akan mengirimkan permintaan resmi kepada Inspektorat untuk melakukan audit penuh. Ini penting agar tidak ada celah penyalahgunaan dana rakyat. Kami ingin dana desa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” tegas Elnofa, Kamis (24/4/2025).

Isu ini mulai ramai diperbincangkan warga sejak awal April 2025, setelah media mengungkap dugaan tidak transparannya pengelolaan dana dan aset BUMDes. Warga mendesak agar aparat terkait turun tangan karena tidak ada laporan ke Badan Permusyawaratan Pekon (BHP) maupun musyawarah desa.

Peristiwa ini terjadi di Pekon Podo Moro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Desa ini menjadi sorotan publik karena kasus dugaan penyelewengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Elnofa Hariyadi, audit diperlukan karena ada indikasi kuat penyalahgunaan dana dan aset desa. Tidak adanya pelaporan terbuka, serta lemahnya pengawasan dari Kepala Pekon, menjadi alarm serius yang harus direspons cepat oleh pihak Inspektorat.

“Jika uang hasil penjualan sapi masih ada, seharusnya bisa ditunjukkan dalam bentuk dokumen resmi, bukan hanya klaim sepihak. Apalagi dana desa itu berasal dari negara dan hak seluruh warga,” ujarnya.

LPK-GPI akan segera menyurati Inspektorat Pringsewu dan mendorong dilakukan audit tidak hanya terhadap aset BUMDes, tetapi juga terhadap seluruh anggaran Dana Desa tahun 2022, termasuk program layanan internet yang menelan anggaran hingga Rp300 juta namun hasilnya tidak jelas.

LPK-GPI juga membuka jalur aduan warga untuk menampung laporan atau bukti tambahan yang bisa memperkuat proses investigasi.

“Ini bentuk komitmen kami sebagai lembaga perlindungan konsumen. Desa bukan milik pribadi. Uang desa harus kembali untuk rakyat,” tutup Elnofa Hariyadi.”

(*TIM RED*)

BEDAHKASUS.ID Pringsewu – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Podo Moro, Kecamatan Pringsewu, kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah warga mendesak Inspektorat Kabupaten Pringsewu segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan operasional BUMDes yang selama ini dinilai tidak transparan dan tertutup dari pengawasan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan warga adalah penjualan tiga ekor sapi milik BUMDes yang hingga kini tidak jelas laporan pertanggungjawabannya. Ketiga sapi tersebut merupakan aset yang dibeli menggunakan dana desa dalam program pengembangan usaha peternakan BUMDes. Namun, menurut warga, sapi-sapi tersebut kini telah hilang tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat.

Ketua BUMDes Pekon Podo Moro, Ridho, saat dikonfirmasi media melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (21/4/2025), membenarkan bahwa ketiga ekor sapi memang telah dijual.
“Dua ekor dijual tahun 2023 dengan total sekitar Rp46 juta, dan satu ekor lagi dijual tahun 2024 seharga kurang lebih Rp23 juta. Uangnya masih ada, tapi belum diputuskan akan digunakan untuk apa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pekon Podo Moro, Supriyo, yang ditemui pada Rabu (23/4/2025), mengaku tidak mengetahui secara pasti pengelolaan aset tersebut.
“Saya hanya mentransfer dana ke rekening BUMDes. Soal pengelolaan, saya tidak tahu menahu. Tapi yang jelas, uang hasil penjualan sapi katanya masih ada,” ujarnya.

Pernyataan ini menuai kritik keras dari warga yang menilai bahwa kepala pekon seharusnya bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan terhadap unit usaha desa tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana aset senilai puluhan juta rupiah bisa dilepas begitu saja tanpa ada pelaporan kepada Badan Permusyawaratan Pekon (BHP) atau musyawarah desa.

Sejumlah tokoh masyarakat setempat menilai bahwa pengelolaan dana publik, terlebih yang bersumber dari APBDes, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau musyawarah terkait penggunaan hasil penjualan sapi. Tidak ada informasi terbuka. Ini mencurigakan dan harus diperiksa secara hukum,” kata warga sekaligus tokoh masyarakat di Pekon Podo Moro.

Menurutnya, jika uang hasil penjualan masih belum digunakan, maka harus ada bukti keuangan yang bisa diakses dan diperiksa, baik oleh Inspektorat maupun warga.
“Tidak cukup hanya bilang ‘uangnya masih ada.’ Uang itu harus dilaporkan dan dijelaskan dalam bentuk dokumen resmi, bukan cuma lisan,” tegasnya.

Melihat situasi ini, warga secara kolektif akan mengajukan permintaan resmi ke Inspektorat Kabupaten Pringsewu untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan aset milik BUMDes Pekon Podo Moro, termasuk dana pengadaan layanan internet yang sebelumnya juga sempat disorot karena menelan anggaran lebih dari Rp300 juta namun hasilnya tidak jelas.

Warga berharap, dengan adanya audit menyeluruh, berbagai kejanggalan yang selama ini tidak terungkap dapat diusut secara tuntas, dan bila ditemukan pelanggaran, harus ada langkah tegas sesuai hukum yang berlaku.

“BUMDes adalah milik bersama, bukan milik segelintir orang. Jangan sampai uang desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tutupnya.

(TIM -RED BEDAHKASUS.ID)

BEDAHKASUS.ID, Pringsewu, Lampung – Sebuah unit mobil ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu, yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, dilaporkan dalam kondisi mangkrak dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Ambulans tersebut diketahui sudah lama terparkir tanpa digunakan, meski kebutuhan layanan kesehatan darurat di wilayah Pringsewu terbilang tinggi. Warga serta sejumlah pihak pemerhati layanan publik mempertanyakan penyebab tidak difungsikannya kendaraan yang seharusnya menunjang mobilitas medis tersebut.

“Ini sangat disayangkan. Di tengah kondisi banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses layanan cepat, justru ambulans dibiarkan terbengkalai,” ujar salah satu warga setempat.

Klarifikasi dari bapak Rahmat selaku bendahara rumah sakit umum mengatakan pada media ini yang rusak hanya satu mas bukan tiga ujarnya.”

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD Pringsewu maupun Dinas Kesehatan Pemkab Pringsewu mengenai alasan mangkraknya ambulans tersebut. Muncul dugaan bahwa kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan belum mendapat perbaikan karena alasan anggaran atau administrasi.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu kesehatan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. “Kendaraan layanan publik, apalagi ambulans, tidak seharusnya dibiarkan tidak berfungsi. Ini soal nyawa,” tegas salah satu aktivis.

Masyarakat berharap Pemkab Pringsewu dapat lebih transparan dan responsif dalam menyikapi masalah ini, serta mempercepat perbaikan atau pengadaan kendaraan pengganti untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan maksimal. (Dimas)