LAMPUNG UTARA – Warga Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan anjloknya harga singkong yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, saat menggelar reses di wilayah itu beberapa hari lalu.
Menurut Mikdar, saat reses berlangsung, masyarakat menyebut harga singkong saat ini hanya dibeli Rp1.350 per kilogram. Namun setelah dipotong biaya pengangkutan dan penyusutan kadar air, petani hanya menerima bersih sekitar Rp600 hingga Rp700 per kilogram.
“Lebih parahnya lagi, banyak pabrik yang tidak mau nampung. Petani sudah panen tapi bingung mau jual ke mana. Pasar jadi sepi, perekonomian lesu, anak-anak terancam putus sekolah,” kata Mikdar, menceritakan kondisi masyarakat di Sungkai, Rabu (30/7/2025).
Mikdar mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurut dia, harga singkong yang terus menurun dan terbatasnya industri pengolahan menyebabkan keresahan sosial yang meluas di kalangan masyarakat tani.
“Banyak petani bertanya, apakah harga singkong ke depan bisa membaik? Saya tidak bisa jawab pasti karena ini bergantung pada industri hilir dan pasar ekspor,” ujarnya.
Ia menambahkan, mayoritas masyarakat di Lampung Utara, Way Kanan, dan sekitarnya memang bergantung pada komoditas singkong.
“Namun, dengan kondisi begini, para petani menyerah. Mereka bahkan ingin beralih tanam ke jagung. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong diversifikasi tanaman melalui dukungan bibit unggul,” tuturnya.
Mikdar menyebut, dalam dialog bersama warga, muncul usulan agar petani mulai beralih ke komoditas lain seperti jagung dan tebu yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.
“Petani bilang, dari jagung saja mereka bisa dapat Rp30 juta per tahun. Tapi mereka butuh bibit yang benar-benar berkualitas. Selama ini banyak bantuan bibit tapi hasilnya tidak maksimal,” ungkap anggota Komisi II DPRD Lampung itu.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kemitraan petani dengan pabrik tebu, seperti PT Gunung Madu. Saat ini, kemitraan dibatasi hanya untuk wilayah dalam radius 70 kilometer dari pabrik.
“Kalau bisa kemitraan diperluas. Supaya tebu yang ditanam petani langsung terserap pabrik. Ini memberikan kepastian harga dan pasar,” jelasnya.
Mikdar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ia sampaikan ke dinas terkait dan berharap mendapat perhatian dari Gubernur Lampung.
“Musim tanam kedua sudah dekat. Petani butuh kepastian, baik dari sisi bibit maupun pemasaran. Saya akan terus perjuangkan ini agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Lampung Tengah – BEDAHKASUS.ID Jumat, 25 Juli 2025 Dugaan penyimpangan dan pelanggaran penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 kembali mencuat, kali ini menimpa Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah kampung setempat diduga melaksanakan kegiatan fisik melewati batas waktu anggaran, bahkan dengan penggunaan sumber dana yang tidak jelas keabsahannya.
Lampung Tengah – BEDAHKASUS.ID -Dugaan korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Suparyo, diduga kuat telah menganggarkan pembangunan Posko Keamanan senilai Rp75 juta pada tahun anggaran 2020, namun hingga lima tahun berlalu, bangunan tersebut tak kunjung ada. Masyarakat pun mempertanyakan ke mana dana tersebut dialirkan.
Pringsewu, BEDAHKASUS.ID– Sebanyak 319 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, menerima bantuan beras pangan dari pemerintah pusat untuk realisasi bulan Juni dan Juli 2025. Penyaluran bantuan ini berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Balai Pekon Lugusari.