Hacked By CinCauGhast

Oktober 8, 2025

Jaksa Gadungan Asal Way Kanan Ditangkap Kajari OKI

Filed under: DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG,Way Kanan — REDAKSI @ 8:51 pm

BEDAHKASUS.ID, Way Kanan – Tim dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai Jaksa dari Kejagung berinisial BA bertempat di rumah makan Saudagar di Kayu Agung Kabupaten OKI, Senin (6/10/2025), sekitar pukul 13.30.

Jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah pejabat negara yang bekerja di tingkat tertinggi dalam lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Mereka dipimpin oleh Jaksa Agung dan memiliki tanggung jawab strategis dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia

As inteljen Kejati Sumsel Totok Bambang Sapto Dwijo didampingi Kasi Penkum Vanny Yulia Eka Sari membenarkan penangkapan BA.

“Jadi benar Tim dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku sebagai Jaksa berinisial BA, jaksa gadungan,” ungkap Totok.

Lanjutnya, ada pun kronologisnya, pada, Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekitar pukul 08.09, BA bersama 2 (dua) temannya yang berpakaian sipil datang ke Kejati Sumsel untuk mencari Kasi Pengendalian Operasi (Dal Ops) Bidang Pidsus Kejati Sumsel.

Kemudian mereka bertemu salah seorang staf Kejati Sumsel bahwa Kasi Dal Ops tidak ada di tempat, selanjutnya mereka meninggalkan Kejati Sumsel untuk menuju ke Kejari OKI.

Sekitar pukul 11.30, BA datang ke Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai tamu dengan menggunakan seragam dan atribut lengkap Kejaksaan dengan pangkat Jaksa Madya (4A, Pin Jaksa, Pin Persaja).

Dan mengaku sebagai Jaksa pada JAM Intel Kejaksaan Agung RI. Sdr. BA memyampaikan kepada pihak Keamanan Dalam (KAMDAL) Kejari OKI untuk bertemu dengan Kajari OKI, Kasi Pidum, Kasi Intel atau Kasi Pidsus Kejari OKI.

Lalu, setelah mendapat laporan kehadiran tamu tersebut dari Keamanan Dalam (Kamdal) Kejari OKI, lalu pihak Kamdal bertemu dengan Staf Tata Usaha Kejari OKI dan kemudian Staf Tata Usaha Kejari OKI langsung menerima kehadiranBA tersebut.

“Saat itu BA sempat berbicara singkat dan bertanya tentang penanganan perkara Pidsus serta meminta untuk bertemu dengan Kasi Intel. Oleh karena Kasi Intel masih ada kegiatan, maka BA meminta untuk bertemu dengan Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari OKI dan bertemu secara langsung serta berdiskusi ringan sehubungan dengan penanganan perkara Pidsus di Kejari OKI,” katanya.

Kemudian, setelah bertemu Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari OKI, selanjutnya BA bertemu dengan Kasi Intel Kejari OKI dan berdiskusi ringan untuk meminta dihubungkan dengan Bupati OKI, namun Kasi Intel mengatakan tidak dapat menghubungkan dengan Bupati OKI.

” Bahwa setelah berdiskusi ringan dengan Kasi Intel tersebut, tidak berselang lama kemudian BA memutuskan untuk pulang. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Protokol Pemda OKI, BA sempat berkoordinasi pada Pemda OKI untuk bertemu dengan Bupati OKI dan mengaku sebagai utusan dari Kejaksaan Agung RI,” ungkapnya.

Namun maksud dan tujuan pertemuan tersebut belum diketahui dan sampai dengan saat ini belum terlaksana pertemuan dengan Bupati OKI tersebut, dengan informasi tersebut Tim Intelijen Kejari OKI mendapat perintah dari Kajari OKI untuk melakukan pengamanan kepada BA di rumah makan saudagar di Kayu Agung

Lebih jauh Totok membeberkan, setelah BA berhasil diamankan selanjutnya langsung dibawa menuju ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa BA bukan seorang Jaksa, namun merupakan PNS aktif dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Way Kanan dengan pangkat 3D.,” katanya.

Pada saat dilakukan pemeriksaan diamankan dari BA berupa 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) buah Kartu Pegawai, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah name tag, serta 1 (satu) stel baju Gamjak Kejaksaan.

Detik-detik Penangkapan

Aksi dramatis seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial BA yang menyamar sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung RI berakhir di sebuah rumah makan di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir (Kejari OKI) menciduk pelaku pada Senin (6/10), setelah ia nekat mencoba menemui sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati OKI.

Penyamaran BA yang merupakan PNS aktif di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Way Kanan, terbongkar berkat kewaspadaan jajaran Kejari OKI.

Di kantor Kejari OKI, BA sempat menanyakan beberapa perkara kepada Kasi Intel dan Kasubsi Penyidikan Pidsus.

Puncaknya, ia meminta difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Bupati OKI, namun permintaan tersebut ditolak karena tidak sesuai prosedur.

Tak berhenti di situ, BA kemudian mendatangi Kodim 0402/OKI minta pengawalan ke Pemkab OKI.

Meski sempat berkoordinasi dengan Bagian Protokol, pertemuannya dengan bupati tidak pernah terjadi karena pihak Pemkab telah mencium gelagat mencurigakan.

Sekitar pukul 13.30 WIB, Tim Intelijen Kejari OKI yang telah melakukan verifikasi bergerak cepat dan berhasil mengamankan BA di rumah makan saudagar Kayuagung.

Disampaikan Bupati OKI, Muchendi Mahzareki memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat aparat dalam memutus pergerakan yang dilakukan BA.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari OKI. Ini bukan hanya soal ketegasan hukum, tapi juga soal kewaspadaan menjaga marwah institusi dan melindungi warga dari potensi penipuan bisa merusak kepercayaan publik,” ujar Bupati dikonfirmasi pada Selasa (7/10/2025) pagi.

Muchendi menekankan bahwa kejadian ini bentuk nyata pentingnya koordinasi dan komunikasi antar instansi daerah.

“Tentunya ini bukti nyata koordinasi antar lembaga di OKI berjalan efektif. Tugas kita bersama yaitu menjaga integritas pemerintahan dan penegakan hukum di daerah,” ungkapnya.(idris)

Bupati Way Kanan Menghadiri Penutupan Workshop Praktik Penyusunan Renstra OPD

Filed under: DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG,Way Kanan — REDAKSI @ 8:47 pm

BEDAHKASUS.ID, Way Kanan – Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., menghadiri Penutupan Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/Fungsional Perencana terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, Jum’at (03/10/2025).

Turut hadir bersama Bupati ,Asisten I,Kepala BAPPEDA,Plt Inspektur,Plt Sekdin BKPSDM,Tiga Narasumber serta 57 ASN peserta Workshop.

Setelah selesai mendengar dan menerima Laporan kegiatan Workshop dari Ketua penyelenggara Plt Sekdin BKPSDM,
Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah,S.Ked., menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi aktif, semangat belajar, dan komitmen seluruh peserta yang mengikuti workshop sejak 22 September hingga 3 Oktober 2025. Menurutnya, kegiatan ini telah memberikan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, khususnya dalam menyusun Renstra OPD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2029.

“Kegiatan ini merupakan bagian strategis dalam membangun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan terukur. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah pijakan penting yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Way Kanan dalam lima tahun ke depan,” ujar Bupati Ayu.

Lebih lanjut, beliau meyakini bahwa Renstra yang telah disusun tidak hanya sejalan dengan visi, misi, dan program prioritas Bupati Way Kanan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, berbasis data, terukur, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan indikator kinerja daerah.

“Mari kita lanjutkan semangat ini dengan implementasi nyata dalam tugas dan fungsi perencanaan di OPD masing-masing. Koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi adalah kunci keberhasilan kita dalam mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang Mandiri dan Sejahtera”, tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis dan penghargaan kepada tiga peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar semangat peningkatan kapasitas terus terimplementasi dalam kinerja sehari-hari.

Workshop yang diikuti oleh 57 peserta dari berbagai unsur, antara lain Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Auditor, Kepala Subbagian, Perencana, PPUPD, serta pejabat perencana lainnya—berlangsung intensif selama hampir dua minggu.

Peserta mendapatkan beragam materi pembelajaran, antara lain:

– Building Learning Commitment (BLC)

– Overview Kebijakan dan Program Workshop Teknis Penyusunan Renstra

– Filosofi Perencanaan Organisasi

– Arsitektur Perencanaan

– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

– Struktur Rencana Strategis Perangkat Daerah

– Praktik Penyusunan Renstra OPD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

– Coaching dan pendampingan Tahap I–III, termasuk penyesuaian Bab I–V Renstra OPD

– Evaluasi akhir peserta

– Presentasi/Paparan Draft Akhir Renstra OPD (idris)

Himatra dan Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Lampung Menyoroti Carut Marut Persoalan Pengelolaan Pasar Di Bandar Lampung

Filed under: Bandar Lampung,DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG — REDAKSI @ 2:00 am

BANDAR,LAMPUNG BEDAHAKASUS.ID
Kondisi pasar tradisional di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, pengelolaan pasar yang semrawut, maraknya pungutan liar (pungli), serta lemahnya pengawasan dari Dinas Perdagangan dinilai menjadi penyebab utama kekacauan dan kemacetan di sejumlah titik, terutama di kawasan Jalan Imam Bonjol menuju Pasar Lebak Budi hingga SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Rabu,(8/10/2025)

 

Kemacetan di ruas jalan tersebut tak terelakkan akibat para pedagang yang kembali berjualan di badan jalan, padahal sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan serta masyarakat sekitar.

Saat Tim Investigasi Media ini mencoba menelusuri penyebab para pedagang kembali berjualan di badan jalan, seorang pedagang sayur berinisial MP, perempuan paruh baya, mengungkapkan alasan mengejutkan.

> “Kalau di dalam pasar banyak pungli, Pak. Harga sewa kios juga makin naik. Saya cuma jualan sayur, mana sanggup bayar mahal begitu,” ujar MP dengan nada kesal.

 

Fenomena serupa ternyata tidak hanya terjadi di Pasar Lebak Budi, tetapi juga di Pasar Tugu dan beberapa pasar lain di Kota Bandar Lampung.

Menanggapi kondisi tersebut, Pembina Forum Lintas Lembaga Lampung, Noperwan AB, menyampaikan kekecewaannya terhadap lemahnya kinerja Dinas Perdagangan. Ia menilai kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan dan minimnya pengawasan dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, S.H., M.H.

> “Kadis Perdagangan jangan hanya duduk menerima laporan dari bawah. Turun ke lapangan, jangan malas ongkang-ongkang kaki di kantor. Ini sudah jelas ada persoalan yang tidak diawasi dengan baik,” tegas Noperwan.

 

Nada serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Himatra), Taufik Hidayatullah. Menurutnya, persoalan pasar yang kembali semrawut ini menunjukkan lemahnya kontrol dari Dinas Perdagangan dan berdampak buruk pada citra Wali Kota Bandar Lampung.

> “Percuma Wali Kota sudah menertibkan pedagang dengan susah payah, kalau Kadis Perdagangan tidak mampu menjaga hasil kerja itu. Ini sudah mencoreng citra baik Wali Kota,” tegas Taufik.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, S.H., M.H., belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tersebut.

Sementara itu, masyarakat berharap Pemerintah Kota segera turun tangan memperbaiki sistem pengelolaan pasar, menindak tegas oknum yang melakukan pungli, serta menata kembali pedagang agar tidak lagi berjualan di badan jalan demi kenyamanan dan ketertiban bersama.

 

(*DIMAS MR*)

Oktober 7, 2025

Direktur RSUDAM dr. Imam Ghozali Sp.An., KMN., M. KES Merespon viralnya pemberitaan tentang dugaan pungli pada kegiatan Visum.

Filed under: Bandar Lampung,DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG — REDAKSI @ 10:07 pm

BANDAR LAMPUNG, BEDAHKASUS.ID -Viral nya persoalan Visum Bayar Di RSUD Abdul Moeloek mendapat respon dari dr. Imam Ghozali Sp.An., KMN., M. KES,. setelah menghadiri kegiatan Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu 8 oktober 2025, Awak Media mencoba mengkomfirmasi viralnya Video seorang warga yang mengeluhkan Visum bayar.

 

dr. Imam menjelaskan penyelidikan adalah tahap awal untuk mengumpulkan bukti awal guna menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan Dilakukan oleh penyelidik (anggota polisi), tahap ini berfokus mencari informasi dan bukti untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana, sebelum kemudian dapat dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan tersangka.

 

Jadi pada saat korban membuat laporan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan perlu dilakukan visum *segera* dalam rangka antisipasi luka/memar akibat kejadian hilang, maka harus segera dilakukan Visum Et Repertum didalam proses penyelidikan itu

 

Visum Et Repertum itu sebenarnya dilakukan dalam proses penyelidikan, bukan didalam proses penyidikan

 

Jadi keliru apabila ada tafsir mengatakan merujuk pada pasal 136 KUHAP segala biaya yang timbul ditanggung oleh negara, ujar dr.Imam

 

Karna jika kita merujuk pada pasal 136 KUHAP maka itu adalah tindakan tindakan tindakan kepolisian dalam proses penyidikan bukan dalam proses penyelidikan

 

Sedangkan tindakan yang diminta kemarin kepada RSUAM adalah tindakan forensik berupa Visum Et Repertum dalam rangka masih tahap penyelidikan,ungkap dr. Imam

 

Dan untuk legal standing / dasar hukum pemungutan biaya untuk Visum Et Repertum itu diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2023 tentang tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

 

Berdasarkan lampiran I nomor 6.7 Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah

Pada angka 6.7.1.2 pemeriksaan forensik oleh dokter umum dengan tarif pelayanan 175.000

Dan Pada angka 6.7.1.3 pemeriksaan forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan dengan tarif pelayanan 325.000

Maka totalnya adalah rp.500.000 dan itu sudah sesuai dengan aturan Pergub itu sendiri dan bukan merupakan perbuatan pungli, ungkap dr. imam

 

pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan khusus untuk korban KDRT dan Anak

Visum diberikan gratis karena ada perjanjian dengan dinas PPPA Provinsi Lampung

Yang mana biaya visum rp.500.000 tersebut di tanggung oleh dinas PPPA Provinsi Lampung

 

Namun masukan dari masyarakat terkait sebaikya biaya Visum

Itu gratis, kita juga tidak menutup telinga, dan hal ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi, untuk kemudian membahas apakah akan diubah aturan hukum nya,

Tapi itu tentu memerlukan proses tersendiri,

Karna kita disini,sifatnya pelaksana dari UU,

Untuk Undang Undang itu mekanismenya adalah pembahasan di tingkat Penyusun Undang-Undang

 

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kritik yang konstruktif dan kami berharap sebagai negara hukum kita harus paham adanya asas legalitas, yang mana asas legalitas itu sendiri adalah prinsip hukum bahwa suatu tindakan dan perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. tutup dr Imam.

 

(*DIMAS MR*)

Dituding Media Tidak Jelas, Pimpinan Umum Goresan Pena Jurnalis Tanggapi Santai: “Kami Tunggu Laporannya Mau Sampai Mana”

Filed under: DAERAH,HEADLINE,Pringsewu — REDAKSI @ 7:28 pm

Dituding Media Tidak Jelas, Pimpinan Umum Goresan Pena Jurnalis Tanggapi Santai: “Kami Tunggu Laporannya Mau Sampai Mana”

PRINGSEWU, – BEDAHKASUS.ID, sebuah media yang baru-baru ini menjadi sorotan karena pemberitaannya tentang dugaan keterlibatan oknum wartawan dalam membekingi aktivitas tambang ilegal, kembali mendapat tudingan miring dari salah satu media online. Dalam pemberitaan tersebut, media Goresan Pena Jurnalis dituduh sebagai media “tidak jelas”, tanpa struktur redaksi, tanpa alamat kantor, dan bahkan diancam akan dilaporkan secara hukum maupun ke Dewan Pers.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Umum Redaksi Goresan Pena Jurnalis, Shohendra Gunawan, angkat bicara. Bukannya gusar, Bang Gunawan justru menyambut tudingan tersebut dengan senyuman khasnya. “Kami tunggu laporannya mau sampai mana dan seperti apa. Karena menurut saya, lebih baik tidak memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tapi paham dan mengerti aturan daripada sudah memiliki sertifikat UKW tapi tidak mengerti,” ujarnya singkat saat diwawancarai pada Rabu (8/10/2025).

Bang Gunawan menyebut bahwa tudingan tersebut justru memperlihatkan adanya kepanikan dari pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan pemberitaan kritis dan independen yang dilakukan oleh medianya. “Ketika kami menyoroti persoalan tambang ilegal dan keterlibatan oknum, tiba-tiba muncul serangan terhadap legalitas media kami. Ini bukan lagi soal struktur redaksi, ini soal bagaimana fakta yang kami angkat menyentuh kepentingan mereka yang selama ini mungkin nyaman dalam bayang-bayang,” tambah Bang Gunawan.

Tudingan Tidak Berdasar?

Dalam pemberitaan media online sebelumnya, Goresan Pena Jurnalis disebut tidak memiliki kantor redaksi dan tidak berbadan hukum. Namun, berdasarkan pantauan tim kami, media ini masih aktif mempublikasikan berita, memiliki susunan redaksi internal, dan secara legal tercatat sebagai bagian dari komunitas pers independen.

Beberapa pengamat media menyebutkan bahwa upaya menjatuhkan kredibilitas media melalui narasi “tidak jelas” adalah bentuk serangan balik yang lazim terjadi ketika suatu media menyentuh titik sensitif dari praktik-praktik menyimpang di lapangan. “Ini pola lama. Ketika tidak bisa membantah isi berita, maka yang diserang adalah medianya. Padahal, yang harus dibantah adalah substansi pemberitaannya. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hak jawab atau mekanisme Dewan Pers,” ujar seorang pengamat media dan jurnalisme publik.

Pers dan Ancaman Demokrasi

Perkembangan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers masih menghadapi tantangan serius, termasuk dari sesama media yang seharusnya menjunjung solidaritas profesi. Bang Gunawan menegaskan, Goresan Pena Jurnalis akan tetap berdiri di garis independensi, tanpa harus tunduk pada tekanan maupun upaya pembungkaman. “Kami mungkin bukan media besar, tapi kami punya komitmen terhadap kebenaran. Kami tidak takut, karena kami tahu apa yang kami beritakan bukan fitnah, melainkan fakta yang perlu dibuka ke publik,” kata Bang Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Gunawan juga menanggapi pemberitaan di salah satu media online yang menyatakan bahwa pemberitaan Goresan Pena Jurnalis tidak konsisten. “Kami memiliki video yang menunjukkan DS saat berkomunikasi dengan Dedi, salah satu anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu, saat mereka melakukan sidak. Jika DS tidak ada sangkut pautnya dengan galian tersebut, kenapa harus ada di lapangan?” kata Bang Gunawan.

(*DIMAS MR*)

Sumber Realse: Redaksi Goresan Pena Jurnalis

Bupati Pringsewu Sambut Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke – XXIII

Filed under: DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG,Pringsewu — REDAKSI @ 2:59 am

PRINGSEWU – BEDAHKASUS.ID -Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menerima dan menyambut ketibaan Paduka Yang Mulia Saibatin Puniakan Dalom Beliau Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke – XXIII.

 

Penyambutan PYM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong oleh Bupati didampingi Wabup Umi Laila, Sekda M.Andi Purwanto beserta jajaran pemerintah daerah digelar di Kantor Bupati Pringsewu, Selasa (7/10/2025).

 

Kehadiran Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke – XXIII beserta rombongan dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong ini dalam rangka upacara gelar adat Angkon Muakhi yang akan digelar di Pendopo Kabupaten Pringsewu pada 8 Oktober 2025.

 

Dengan Angkon Muakhi ini nanti diharapkan hubungan kekerabatan antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pringsewu dengan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong dapat semakin erat, menjadi bagian dari keluarga besar, sehingga nilai-nilai luhur adat Lampung dapat menjadi inspirasi dalam membangun Kabupaten Pringsewu menjadi lebih baik.

 

(*DIMAS MR*)

Oktober 6, 2025

Himatra Lampung Apresiasi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Tunda Bimtek di Tengah Kritik Publik

Filed under: Bandar Lampung,DAERAH,HEADLINE — REDAKSI @ 5:35 pm

BANDAR LAMPUNG – BEDAHKASUS.ID Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Lampung (Himatra) memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, S.E., yang memutuskan untuk menunda kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota dewan di tengah banyaknya kritik masyarakat.

Ketua Himatra Lampung, Taufik Hidayatullah, menilai langkah Ketua DPRD tersebut sudah sangat tepat dan mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan lembaga maupun pribadi.

> “Langkah Ketua DPRD Bandar Lampung sudah sangat tepat. Dewan adalah wakil rakyat, maka sudah seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelembagaan,” ujar Taufik dalam keterangannya, Senin (7/10/2025).

 

Menurutnya, keputusan Bernas Yuniarta menunda pelaksanaan Bimtek menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap aspirasi publik, terutama di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.

> “Sikap beliau patut diapresiasi. Keputusan itu diambil dengan bijak, mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat. Walaupun sebenarnya kegiatan Bimtek penting untuk menambah wawasan dan profesionalitas anggota dewan, tetapi waktu pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada,” jelasnya.

 

Taufik menambahkan, langkah Ketua DPRD tersebut layak mendapat penghargaan karena menunjukkan contoh kepemimpinan yang responsif terhadap situasi dan kebutuhan rakyat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung DPRD Kota Bandar Lampung agar dapat bekerja lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

> “Kami di Himatra Lampung akan terus mengawal kinerja DPRD Kota Bandar Lampung. Kami berharap para anggota dewan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Taufik.

 

Himatra Lampung menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap setiap kebijakan DPRD, terutama jika dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, mereka juga siap memberikan dukungan jika kebijakan yang diambil membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

(*DIMAS MR*)

Pemkab Pringsewu Gelar Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis

Filed under: DAERAH,HEADLINE,Pringsewu — REDAKSI @ 2:22 am

PRINGSEWU – BEDAHKASUS.ID Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar rapat koordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat digelar di Ruang Rapat Bupati Pringsewu, Jumat (3/10/2025), dihadiri Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wabup Umi Laila, Sekda M.Andi Purwanto beserta asisten dan staf ahli serta kepala perangkat daerah terkait, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pringsewu beserta koordinator kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.

 

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan Pemkab Pringsewu akan terus mengawal program MBG ini agar dapat berjalan sukses. Diantaranya bagaimana agar melalui program ini bisa diambil manfaat sebanyak-banyaknya.

 

“Pemkab Pringsewu ingin memastikan program MBG berjalan sebagaimana mestinya. Selain harus berdampak pada masyarakat lokal, program ini juga menggunakan bahan produk lokal, serta tenaga kerja dari warga lokal,” ujarnya.

 

Sedangkan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila pada kesempatan itu berharap tidak ada persoalan terkait program MBG di Kabupaten Pringsewu. Menurut Umi, program MBG ini akan mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

 

“Karena program MBG ini merupakan program prioritas pemerintah, maka kualitas menunya harus lebih baik dan betul-betul bergizi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pringsewu Chika Lintang mengatakan jumlah total dapur untuk program MBG di Kabupaten Pringsewu saat ini berjumlah 30, dimana 23 sudah operasional, dan 7 diantaranya masih dalam tahap persiapan. (ant)

Pastikan Program MBG Penuhi Standar, Pemkab Pringsewu Kunjungi Dapur SPPG

Filed under: DAERAH,HEADLINE,LAMPUNG,Pringsewu — REDAKSI @ 2:05 am

PRINGSEWU – BEDAHKASUS.ID Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat, Senin (6/10/2025). Kunjungan ke SPPG dan sekolah penerima manfaat MBG ini terbagi ke dalam dua tim, masing-masing di pimpin Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

 

Bupati Pringsewu didampingi jajaran pemerintah daerah dan forkopimda serta Badan Gizi Nasional (BGN) mengunjungi SPPG Banyumas dan MI Matlaul Anwar Sukamulya serta SPPG Gadingrejo Utara dan SDN 1 Gadingrejo Utara. Sedangkan Wakil Bupati Umi Laila mengunjungi SPPG Sukaratu dan SMPN 1 Pagelaran serta SPPG Pringsewu Timur dan SMPN 2 Pringsewu.

 

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan kunjungan tersebut dilakukan karena pihaknya ingin memastikan dapur di setiap SPPG benar-benar bersih dan higienis, aman serta sesuai standar. Selain itu, Sertifikat Laik, Higienis dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur SPPG sebagai penyedia menu makanan bergizi gratis.

 

“Program MBG ini harus berjalan sebagaimana mestinya, serta banyak memberikan manfaat, sehingga betul-betul berdampak positif kepada masyarakat. Sedapat mungkin program MBG ini juga menggunakan bahan-bahan produk lokal, termasuk untuk pekerjanya juga berasal dari warga setempat,” ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan Pemkab Pringsewu akan terus mengawal program MBG ini agar berjalan sukses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Pringsewu. Ia bersyukur di Kabupaten Pringsewu tidak ada yang keracunan terkait program MBG.

 

“Makanya kita kontrol semuanya, agar jangan memberikan makanan sembarangan. Saya berharap anak-anak sekolah yang belum mendapatkan program Makan Bergizi Gratis ini segera mendapatkan, bahkan kalau bisa ibu hamil juga mendapatkan. Dengan pengawasan yang sangat ketat, diharapkan program MBG dapat berjalan optimal,” ujarnya.

(*DIMAS MR*)

Ketua DPRD Bandar Lampung Tunda Bimtek, Tanggapi Kritik Publik dan Dukung Program Efisiensi Nasional

Filed under: Bandar Lampung,DAERAH,HEADLINE — REDAKSI @ 12:15 am
BANDAR LAMPUNG -BEDAHKASUS.ID
Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, S.E., resmi menyetujui penundaan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Senin hingga Rabu di Jakarta.
Keputusan tersebut diambil setelah muncul banyak kritik dan masukan dari masyarakat agar DPRD melakukan penghematan anggaran, sejalan dengan program efisiensi nasional yang tengah digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
> “Kami bersama pimpinan DPRD lainnya telah sepakat untuk menunda kegiatan Bimtek tersebut. Banyak kritikan dan pendapat masyarakat yang meminta agar kami berhemat di tengah program efisiensi yang sedang berjalan. Maka, kami menilai ada baiknya kegiatan ini ditunda dulu hingga waktu yang belum bisa ditentukan,” ujar Bernas kepada awak media, Senin (6/10/2025).
Bernas menjelaskan, seluruh fraksi dan badan musyawarah (Banmus) telah diberitahu dan diminta memahami situasi serta kondisi yang dihadapi saat ini. Menurutnya, keputusan ini diambil demi kebaikan bersama dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD.
> “Sebetulnya Bimtek ini sangat penting untuk memberikan pembekalan kepada anggota DPRD. Namun, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu mendengarkan suara rakyat dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPRD dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa pihaknya menghargai setiap kritik dan masukan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Ia menilai kritik publik merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
> “Saya memaklumi banyak kalangan yang menyoroti kinerja kami belakangan ini. Kami sangat mengapresiasi setiap kritik masyarakat. Kami ini wakil rakyat, jadi sudah seharusnya mendengar aspirasi mereka. Masa kami tidak mendengarkan?” tegas Bernas.
Lebih lanjut, Bernas berharap agar seluruh pihak dapat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada DPRD Kota Bandar Lampung untuk terus berbenah dan bekerja maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
> “Kami berharap dukungan semua pihak agar kinerja anggota dan lembaga DPRD ini benar-benar menjadi mata, telinga, lidah, dan badan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah. Jika masih ada kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, mohon dimaklumi. Kami manusia biasa yang tak luput dari hilaf, tapi yakinlah kami bekerja untuk kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.
Langkah Ketua DPRD Kota Bandar Lampung menunda kegiatan Bimtek ini dinilai sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi publik sekaligus dukungan nyata terhadap arah kebijakan efisiensi nasional. Keputusan ini juga diharapkan mampu memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang terbuka dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(*DIMAS MR*)
« Newer Posts — Older Posts »

Powered by WordPress