BEDAHKASUS.ID, Pringsewu – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, mengkritik tajam lemahnya pengawasan media terhadap penggunaan dana desa dalam dua tahun terakhir.
“Dua tahun terakhir, pengawasan media terhadap dana desa melemah. Jangan sampai wartawan hanya jadi pelengkap penderita di tengah bancakan anggaran,” ujar Bambang, Minggu (18/5).
Ia menilai, ketika wartawan kehilangan keberanian untuk mengkritisi, kepala pekon menjadi semakin berani menyalahgunakan anggaran. Bambang menyebut bahwa dana desa kini kerap berubah fungsi menjadi “ATM pribadi” bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, banyak pekon di Pringsewu yang enggan mempublikasikan laporan penggunaan dana desa, bahkan papan informasi proyek pun kerap tidak dipasang.
“Pekon yang tidak transparan layak dicurigai. Jangan-jangan memang ada yang ditutupi,” katanya tegas.
Bambang mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur kewajiban transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala pekon yang menolak terbuka, menurutnya, patut dipertanyakan integritasnya.
Ia menegaskan FKWKP tidak akan tinggal diam jika menemukan dugaan penyimpangan.
“Kalau ada kepala pekon yang korupsi dana desa, kami akan laporkan ke aparat. Biar tahu rasa!” ucapnya dengan penuh semangat.
Ia juga menyerukan agar wartawan kembali menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan sekadar meliput kegiatan seremonial. Selain itu, ia mengajak media, LSM, dan aparat hukum bersinergi secara jujur, bukan dalam kepura-puraan.
“Kalau aparat penegak hukum juga diam, kita patut curiga: sedang tidur, atau pura-pura tidur?” sindirnya.
Bambang berharap agar kepala pekon kembali pada amanah, memanfaatkan dana desa untuk pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi. (Dimas)
