DPRD Lampung Dorong Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyerahan Opini Ombudsman 2025

Bandar Lampung Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Upacara tersebut diselenggarakan oleh jajaran Polisi Militer TNI sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi penegakan disiplin, ketertiban, serta kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya di wilayah Provinsi Lampung.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari jajaran Polisi Militer, serta diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, dan Propam Polda Lampung.
Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung merupakan wujud dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penegakan hukum dan ketertiban di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara unsur legislatif dan
aparat keamanan dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan.
la menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan rasaaman bagi masyarakat.
Turut hadir dalam upacara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, para pejabat TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026 ini diharapkan tercipta peningkatan disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta ketertiban di lingkungan prajurit dan aparatur, sehingga mampu mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Lampung guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. (Tim Humas)
[ADVETORIAL]